Ngobrol Bareng Santai 1: Masalah Kemaritiman di Indonesia
February 21, 2017
0

Pengantar

Sebagai tahapan kedua program Surat untuk Negeri (SUN) PPI Fukuoka menyelenggarakan acara ‘Ngobrol Bareng Santai’ (Ngobras) pada tanggal 5 Februari 2017 di Perpustakaan Universitas Kyushu, Ito Campus. Acara ini merupakan tindak lanjut dari jajak pendapat mengenai masalah kemaritiman di Tanah Air yang dirilis dua pekan sebelumnya.

Ngobras Edisi 1 diawali dengan presentasi  oleh Ibu Sipriana ‘Imelda’ S. Tumembouw S.Pi, M.Si (Departmet of Bioresource Science, Kyushu University) yang menjabarkan masalah-masalah yang berkenaan dengan lingkungan perairan dan pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia, dan Dr. Putu Hangga Nan Prayoga (Department of Maritime Engineering, Kyushu University) mengenai masalah angkutan barang melalui laut. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara pemateri dan peserta lain. Sebelum acara berakhir, Saudara Ristiyanto (Department of Maritime Engineering, Kyushu University) memberi masukan substantif mengenai industri perkapalan di Indonesia—bahasannya masuk ke sesi diskusi—dan Saudara Fakhri Akbar (Department of Maritime Engineering, Kyushu University) mengulas secara singkat potensi dan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan yang memanfaatkan sumber daya laut—secara rinci, saran Saudara Fahri akan dibahas pada SUN edisi selanjutnya.

 

Aquaculture dan biodiversitas: Pemanfaatan sumber daya laut (Ibu Imelda)

Secara garis besar, ada dua hal yang dibahas oleh Ibu Imelda. Yang pertama ialah bagaimana masalah mengenai lingkungan perairan dan laut memiliki lingkup yang luas, di mana seluruh elemen masyarakat dan pemerintah memiliki andil. Kebiasaan membuang limbah rumah tangga ke saluran pembuangan, ditambah belum sampainya sistem pengelolaan limbah yang baik ke ranah masyarakat biasa, dapat mempengaruhi kualitas air di muara dan berdampak negatif terhadap ekosistem perairan. Yang kedua adalah bagaimana satu kebijakan kemaritiman dari pemerintah bisa menimbulkan efek samping bagi masyarakat. Beliau mengatakan, suatu kebijakan yang menyasar perusahaan atau pegusaha asing dapat berimbas pada hilangnya lapangan kerja dan kegiatan ekonomi rakyat. Hal tersebut, selain menggambarkan dilema yang dialami pemerintah, juga merupakan salah satu contoh perlunya peninjauan dari berbagai aspek dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

 

Angkutan barang melalui laut (Dr. Hangga)

Tidak optimalnya angkutan barang melaui laut dapat dilihat dari setidaknya tiga sudut pandang. Pertama ialah melalui ketersediaan alat transportasi, yaitu kapal kargo. Dr. Hangga mengatakan, ketidaksediaan kapal kargo yang cukup besar di Indonesia menyebabkan biaya pengangkutan per kontainer antardaerah di dalam negeri dapat lebih mahal dibandingkan biaya angkut ke negara di Eropa. Masalah ini disebabkan antara lain oleh tingginya biaya pengadaan dan operasional, ditambah belum matangnya skema pendanaan dan manajemen transportasi laut untuk barang sehingga subsidi dari pemerintah belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pihak-pihak terkait. Selain itu juga karena belum adanya optimalisasi synchromodality, yaitu sinkronisasi mode transportasi darat, laut, dan  udara.

Masalah kedua berkaitan langsung dengan masalah pertama. Lesunya perekonomian dunia belakangan ini berdampak pada industri kargo laut internasional. Berkurangnya jumlah pengiriman seiring resesi ekonomi menyebabkan jatuhnya harga angkutan secara global. Mengingat kargo laut adalah industri dengan biaya operasional yang tinggi, hal tersebut dapat membuat perusahaan-perusahaan tidak mampu menutupi biaya tetap untuk beroperasi dan terpaksa gulung tikar. Dalam jangka panjang, dampaknya bisa berlanjut ke pelaku ekonomi secara luas, dalam bentuk risiko tidak cukupnya penyedia jasa kargo laut saat siklus ekonomi bergerak membaik.

Masalah ketiga berupa minimnya kesiapan infrastruktur pendukung angkutan barang melalui laut, khususnya antarpulau di Indonesia. Dr. Hangga menyesalkan kurang sinergis dan stabilnya perencanaan sistem tersebut di Tanah Air. Menurut beliau, penyiapan sistem infrastruktur secara menyelruh memerlukan pembangunan yang berkesinambungan. Contohnya adalah perencanaan sistem pelabuhan Fukuoka di negara Jepang. Rancangan besar proyek tersebut mencakup rencana pembangunan dan pengembangan selama seratus tahun. Rentang waktu tersebut dibagi ke dalam subperiode lima-tahunan di mana pemerintah dan instansi terkait harus memastikan pelabuhan yang ada akan terus menguntungkan dalam jangka pendek tanpa mengubah rancangan jangka panjang. Di Tanah Air, masalah tersebut menjadi lebih rumit karena menyangkut pembiayaan dan bedanya tingkat kesiapan tiap daerah.

Sesi diskusi

Pada sesi diskusi, peserta ngobras mengajukan pendapat, ide dan pertanyaan yang dibahas oleh pemateri dan juga peserta dengan bidang ilmu atau pengalaman yang relevan.

Diskusi pertama adalah mengenai pemanfaatan hasil laut Indonesia. Ada tiga problema besar yang berkaitan satu sama lain adalah. Pertama, Indonesia masih berfokus kepada ekspor bahan mentah atau produksi tingkat dasar dengan penambahan nilai yang terbilang kecil. Terkadang, produk akhir olahan luar negeri diimpor kembali ke Tanah Air. Contohnya adalah produk olahan ikan semacam abon yang terkenal di Jepang, katsuobushi, bahan bakunya sebagian didatangkan dari Indonesia. Hanya saja, tidak adanya teknologi—dalam hal ini kapang untuk fermentasi—membuat Indonesia harus puas hanya memproduksi dan mengirim ikan tongkol dan cakalang yang diasap ke Jepang, di mana proses produksi dilanjutkan beberapa tahap lagi sehingga pertambahan nilai jual produk masih terpusat di sana. Masalah kedua ialah minimnya sarana dan prasarana yang memungkinkan produksi ikan segar di Indonesia, sehingga banyak produk laut lepas yang sudah turun jauh kualitasnya ketika sampai tahap produksi. Masalah ketiga berkenaan dengan pengembangan industri budidaya hasil laut dan perairan. Di satu sisi, daerah yang dianggap potensial kerap dianggap tak mampu untuk mengembangkan sendiri industri tersebut hingga tahap komersial. Di sisi lain, sebagian usaha yang bisa dianggap mapan ternyata dimiliki oleh perusahaan asing, sehingga meski segi operasional dan manajemen tingkat bawahnya dilaksanakan oleh rakyat Indonesia, bagian besar keuntungan usaha tersebut dibayarkan ke luar negeri. Peserta diskusi setuju bahwa pengembangan industri tersebut perlu melibatkan banyak pihak, misalnya pemerintah sebagai inisiator, kalangan bisnis sebagai pemodal, dan akademisi sebagai perencana dan penyedia teknologi.

Diskusi kedua berhubungan dengan dunia transportasi laut di Tanah Air, khususnya industri perkapalan. Kurangnya kapabilitas konstruksi kapal di dalam negeri menjadikan perusahaan-perusahaan di Indonesia konsumen kapal bekas negara lain. Masalah tersebut juga merupakan masalah multidimensi, yang mencakup tidak hanya kurangnya sinergi antara kebutuhan dan keterbatasan pembiayaan jangka pendek dengan rencana pembangunan dan pengembangan jangka panjang, tapi juga belum mandirinya regulasi yang berhubungan dengan pengadaan kapal di Indonesia. Akibatnya bukan sebatas tingginya biaya operasional dan perbaikan kapal, namun juga relatif tingginya angka kecelakaan kapal laut di Indonesia yang disebabkan oleh kapal yang terlalu tua dan kurang terawat.

 

Penutup

Tindak lanjut dari acara Ngobras edisi 1 ini adalah tahap akhir berupa penulisan dan publikasi Surat Untuk Negeri (SUN) edisi pertama. Pada saat ditulisnya rangkuman ini, SUN direncanakan berformat infografik ilmiah disertai dengan laporan pendek. Tim redaksi akan berdiskusi dengan pemateri dan pihak-pihak terkait, termasuk juga mempertimbangkan kerja sama dalam publikasi dengan PPI Jepang dan PPI Dunia sebagai wadah komunikasi mahasiswa Indonesia di luar negeri dengan jaringan yang lebih luas dan potensi publisitas lebih besar.

Translate »